Sakti Hutabarat

KKN-PPM

BUKU PEDOMAN

KULIAH KERJA NYATA
PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(KKN PPM)

PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KKN PPM :

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.
Prof. Dr. Retno Sunarminingsih, M.Sc. Apt.
Prof. Dr-Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc. (Eng)
Prof. Dr. Ir. Krishna Agung Santosa, M.Sc.
Ir. Gatot Murdjito, M.S.
Dr. Ir. Ali Agus, DAA, DEA
dr. Nugroho Wiadi Mokoginto, MPH
Murtiningrum, S.TP., M.Eng.
Dr. Pekik Nurwantoro, M.S.
Dr. Purwo Santoso, M.A.
Dr. R. Wisnu Nurcahyo
Ir. Hari Sulistyo, S.U., Ph.D.
Dr. drh. Joko Prastowo, M.Si.
Eko Agus Suyono, S.Si, M.App. Sc.

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2007
EDITOR :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Ridlo-Nya sehingga usaha penyempurnaan buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) dapat diselesaikan dengan baik. Kepada seluruh Tim penyempurnaan buku ini diucapkan terimakasih, semoga menjadi bagian kebaikan bagi kita semua.

Buku pedoman ini memuat tentang pengertian KKN, sejarah KKN, maksud dan tujuan KKN, serta mekanisme pelaksanaan KKN PPM. Diharapkan keberadaan buku ini dapat meningkatkan keterpaduan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, lembaga pemerintah dan swasta serta mitra kerja dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui KKN PPM.

Terbitnya buku panduan ini merupakan kerja sama dari berbagi pihak. Perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
– Menteri Pendidikan Nasional RI
– Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
– Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
– Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
– Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Yogyakarta
– Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Yogyakarta
– Semua pihak yang telah membantu sempurnanya buku ini

Semoga hasil kerja bersama ini dapat lebih meningkatkan kualitas KKN PPM dan kesejahteraan masyarakat.

Desember 2007

Penyusun

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Sejarah Perkembangan
B. Dasar Pemikiran
C. Dasar Hukum
D. Perubahan Paradigma
E. Prinsip Dasar dan Pelaksanaan
F. Tujuan dan Sasaran

BAB II PENGELOLAAN KKN PPM
A. Lembaga Pengelola
B. Tata Laksana Pengelolaan
C. Ruang lingkup KKN PPM
D. Bidang Program Kegiatan KKN PPM dan Fakultas Pendukung
E. Sifat Program KKN PPM
F. Macam Program KKN PPM
G. Pendanaan
H. Sosialisasi
I. Kerjasama

BAB III TAHAPAN KEGIATAN KKN PPM
A. Persiapan
B. Pelaksanaan
C. Penilaian

BAB IV EVALUASI
A. Evaluasi Kegiatan KKN PPM
B. Evaluasi Keberlanjutan

BAB V PENGELOLAAN KKN PPM PEDULI BENCANA
A. Pendahuluan
B. Kategori Penanganan Bencana
C. Pola Pengendalian Kompetensi
D. Pola pengelompokan
E. Kompetensi dan Penilaian
F. Penilai

Lampiran 1. SK Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 283/P/SPK/HT/2006 Tentang KKN – PPM UGM
Lampiran 2. Tata tertib KKN PPM
Lampiran 3. Pedoman Penyusunan Laporan KKN PPM
Lampiran 4. Nomor Sektor dan Volume Program KKN
BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH PERKEMBANGAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) diawali di Universitas Gadjah Mada dan dilaksanakan sejak tahun 1971 hingga sekarang. Berdasar dokumen yang diterbitkan oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan KKN UGM, terutama ditandai dengan status dan sifatnya, perkembangan periode pelaksanaannya dapat dibagi dalam :

1. PERIODE PERINTISAN (1971-1976)

Periode perintisan adalah periode awal kemunculan gagasan perlunya pelaksanaan kegiatan KKN bagi para mahasiswa UGM sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat sebelum mereka diwisuda menjadi seorang sarjana. Periode ini diawali ketika pada 1971 UGM, bersama Universitas Andalas, Padang dan Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, ditunjuk oleh Direktur Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai proyek perintis dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan multidisipliner yang didasarkan atas partisipasi mahasiswa. Pada periode ini, UGM ditunjuk sebagai universitas pembina KKN bagi pelaksanaan proyek perintis KKN dalam tahun kuliah 1973-1974 yang melibatkan 13 universitas di 13 propinsi.

Status KKN pada periode ini masih bersifat sukarela dan generalis terbatas. Status KKN ini akhirnya mengalami perubahan dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 28 Tahun 1976 Tanggal 27 Oktober 1976 tentang status KKN, dari sukarela dan generalis terbatas menjadi intrakurikuler terbatas. Terbitnya SK Rektor UGM ini sebagai tanda berakhirnya Periode Perintisan dan sekaligus sebagai tanda awal memasuki periode berikutnya.

2. PERIODE PERALIHAN (1977-1979)

Pada tahun 1977 KKN memasuki periode baru, yang disebut Periode Peralihan. Periode Peralihan merupakan periode pelaksanaan kegiatan KKN dengan berpedoman pada Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 28 Tahun 1976 Tanggal 27 Oktober 1976 yang menyatakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler terbatas. Pada periode ini KKN mengalami perkembangan yang signifikan, terutama jika dilihat dari jumlah mahasiswa yang mengikuti KKN. Jumlah mahasiswa KKN pada waktu itu bahkan melebihi dana yang tersedia, sehingga berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Maret 1977, diadakan 2 model KKN, yaitu KKN Lapangan dan KKN Teori. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Universitas Gadjah Mada pada tanggal 28 Januari 1978, KKN Teori tersebut dinamakan KKN Kampus. Selain alasan pendanaan, KKN Teori diadakan karena KKN lapangan pada Semester I tahun 1977 ditiadakan karena masa kampanye pemilu.

Periode Peralihan ini berakhir dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 17 Tahun 1979 Tanggal 6 Juni 1979 yang menyatakan bahwa kegiatan KKN menjadi intrakurikuler pada fakultas-fakultas di lingkungan UGM dan merupakan mata kuliah wajib.

3. PERIODE PEMANTAPAN (1979-1990)

Periode Pemantapan adalah periode pelaksanaan kegiatan KKN dengan statusnya yang baru sebagai intrakurikuler wajib, tidak lagi sebagai kegiatan intrakurikuler terbatas. Dengan statusnya yang baru ini, pengelola KKN mendapatkan kewenangan yang lebih luas untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan KKN di lingkungan UGM. Sebagai konsekuensinya, selama periode pemantapan ini, sejak 1979 sampai dengan 1990, pelaksanaan kegiatan KKN mengalami beberapa perkembangan signifikan, yaitu: Pertama, mulai tahun akademik 1979/1980 KKN seluruhnya merupakan KKN Lapangan, dan tidak lagi menyelenggarakan KKN Teori. Kedua, adanya penyempurnaan diversifikasi tanggung jawab DPL dan Korkab. DPL dan Korkab tidak lagi berposisi sebagai staf melainkan mempunyai kedudukan dalam garis lini atau komando. Ketiga, adanya penyempurnaan dalam hal penilaian hasil KKN mahasiswa dengan tidak lagi menggunakan angka melainkan dengan predikat. Keempat, kebijakan Rektor UGM untuk menambahkan persyaratan tidak dalam keadaan hamil bagi mahasiswi yang akan mengikuti KKN. Kelima, sejak tahun akademik 1985/1986 terjadi perubahan dalam pendanaan pengelolaan KKN, yaitu semula menggunakan dana DIP dalam bidang Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dana universitas yang berasal dari dua sumber: DPP/SPP UGM dan mahasiswa KKN. Perubahan pendanaan KKN ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor: UGM/2950/I/07/09 tertanggal 31 Mei 1986. Keenam, diadakan Bakti Kampus dalam kegiatan pra KKN dengan tujuan agar mahasiswa sebagai civitas akademika merasa ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan kampus. Selain itu, agar antara mahasiswa dengan DPL dan Korkab dapat saling mengenal dan akrab sebelum penerjunan ke lapangan.

Berbagai upaya siginifikan dalam pengembangan kegiatan KKN pada periode ini merupakan bentuk komitmen UGM terhadap KKN, kendati pun ada beberapa perguruan tinggi yang telah menghilangkan kegiatan KKN setelah pada dekade 80-an mengalami puncak pelaksanaan kegiatan KKN di Indonesia.

4. PERIODE PENGEMBANGAN (1990-1997)

Periode Pengembangan adalah upaya peletakan dasar pelaksanaan kegiatan KKN, baik secara regional maupun nasional dimulai tahun 1990 sampai dengan 1997. Sejumlah pengembangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan KKN pada periode ini yaitu : Pertama, pada tahun akademik 1990/1991 UGM mulai mengembangkan KKN ke luar Jawa, di Propinsi Lampung dengan mengambil lokasi di Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara. KKN juga dilakukan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, pada tahun akademik 1992/1993. Kedua, tahun akademik 1991/1992 UGM mulai merintis pelaksanaan kegiatan KKN Semester Genap secara terpadu bersama Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ketiga, pada tahun akademik 1994/1995 UGM mulai menyelenggarakan pola KKN Ekstensi, di samping pola KKN Reguler. Keempat, tahun akademik 1997/1998 UGM mulai menyelenggarakan KKN UGM pada Semester Pendek, Semester Gasal dan Semester Genap. Kelima, pada tanggal 17-18 Maret 1997 LPM UGM menyelenggarakan peristiwa monumental dalam upaya peletakan dasar pelaksanaan kegiatan KKN PPM dengan menyelenggarakan Semiloka Nasional tentang: “Optimalisasi Pemberdayaan Program KKN dalam Percepatan Pembangunan Daerah”, yang diikuti peserta dari unsur PTN dan PTS, Pemda Tk. I dan Tk. II serta Kecamatan. Di antara hasil rekomendasi dari semiloka ini adalah penegasan status KKN dengan mengusulkan pada Dikti agar memasukkan kegiatan KKN dengan status wajib bagi seluruh Perguruan Tinggi. Selain itu, direkomendasikan perlunya hubungan dan koordinasi lebih mantap antara Perguruan Tinggi dengan Wilayah sehingga dapat disusun program yang terpadu dan berkesinambungan.

5. PERIODE TRANSFORMASI (1998 – 2005)

Periode Transformasi adalah periode dilakukannya berbagai perubahan bentuk atau pola pelaksanaan kegiatan KKN untuk melanjutkan upaya peletakan dasar KKN secara regional maupun nasional pada periode sebelumnya, yaitu periode pengembangan. Oleh sebab itu, pada periode ini terdapat berbagai varian baru pola pelaksanaan kegiatan KKN yang diselenggarakan untuk melengkapi pola KKN Reguler dan KKN Ekstensi, antara lain : KKN Alternatif (tahun 1999), KKN Sibermas (tahun 2000), dan KKN Tematik (tahun 2002).

6. PERIODE KKN TEMATIK KONTEKSTUAL (2004-2006)

KKN Tematik Kontekstual dilakukan agar sesuai dengan perubahan paradigma perguruan tinggi serta perkembangan yang dihadapi UGM. Istilah tematik-kontekstual mengacu kepada perencanaan program kegiatan KKN yang mengikutsertakan masyarakat dalam penentuan kegiatan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat. Proses ini diharapkan memberikan jaminan keberlanjutan karena program kegiatan KKN disusun, direncanakan dan dilaksanakan bersama masyarakat. Wacana ini dapat direalisasikan dengan adanya hibah KKN Tematik dari proyek universitas yang didanai oleh DIKTI melalui program Percepatan Pertumbuhan Kepemimpinan Berkualitas (PPKB) DUE-Like Batch IV UGM.

7. PERIODE KKN PPM (2006- SEKARANG)

Sejak tahun 2006 KKN Tematik Kontekstual berubah menjadi KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai proses pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Pola ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah sehingga kesejahteraannya meningkat.

KKN PPM merupakan bentuk penegasan loyalitas dan soliditas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk mewujudkan visi dan misi UGM. KKN PPM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama mahasiswa secara multidisipliner dan kontribusi daya saing daerah dan nasional, serta mendorong terciptanya learning community.

B. DASAR PEMIKIRAN

Universitas Gadjah Mada (UGM) lahir pada 19 Desember 1949 sebagai bukti bahwa negara Republik Indonesia telah merdeka. Sebagai “universitas perjuangan”, UGM bertekad selalu mengabdi kepada kepentingan masyarakat, sehingga UGM sering diberi predikat sebagai universitas kerakyatan. Dua tahun sejak lahirnya UGM, tahun 1951 UGM mengerahkan mahasiswanya ke luar Jawa sebagai guru yang mengajar pada Sekolah Lanjutan Atas. Kegiatan ini disebut sebagai Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), yang merupakan bentuk pertama dari kegiatan KKN. Sayangnya kegiatan ini berhenti pada tahun 1962 karena krisis keuangan negara saat itu. Akan tetapi kemudian muncul kegiatan KKN pada tahun 1971 yang dicetuskan oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, pakar hukum UGM, dan kegiatan KKN tersebut tetap dipertahankan sebagai kegiatan wajib mahasiswa UGM hingga sekarang. Atas dasar pertimbangan historis lahirnya UGM dan kegiatan KKN tersebut maka UGM mempunyai kewajiban moral untuk tetap menjaga citra dan mutu kegiatan KKN. Oleh karena itu KKN tematik muncul di UGM pada tahun 1998 – 1999 sebagai respon dari kondisi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997. UGM kembali memberikan respon melalui kegiatan KKN terhadap kuatnya tekanan globalisasi (pada milenium 2) terhadap lapisan masyarakat ekonomi lemah di Indonesia, yaitu dengan mengubah paradigma pembangunan (development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment) di dalam pelaksanaan kegiatan KKN sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih kontekstual. Sehingga rekontekstualisasi kegiatan KKN ini mampu menghasilkan pemimpin sejati, yaitu lulusan UGM yang mempunyai empati dan peduli terhadap permasalahan masyarakat ekonomi lemah dan mampu memberdayakan mereka untuk menolong diri mereka sendiri.

Berdasarkan paradigma pemberdayaan tersebut maka kegiatan KKN diubah namanya menjadi KKN PPM (Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat). Dalam hal menjaga citra kegiatan KKN PPM, UGM menetapkan proses pendaftaran, penetapan tema dan penyelenggaraan KKN PPM dilakukan secara profesional (melibatkan Fakultas, Direktorat Administrasi Akademik, Direktorat Keuangan, Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset dan Gadjah Mada Medical Center).

C. DASAR HUKUM

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) merupakan salah satu kegiatan dalam pendidikan tinggi yang diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani kehidupan secara bertanggungjawab berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkannya.

Demi cita-cita yang mulia itu, pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan cara membekali dan mengembangkan religiusitas, kecakapan, ketrampilan, kepekaan dan kecintaan mahasiswa terhadap pemuliaan kehidupan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Pembekalan dan pengembangan hal-hal tersebut terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”. Pada pasal 24 ayat 2 disebutkan: “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat”.

Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Perguruan Tinggi dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Untuk mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika, maka perlu suatu media yang mendukung.

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKN juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, KKN PPM diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik-teoritik dan dunia empirik-praktis. Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat.

D. PERUBAHAN PARADIGMA

Reformasi nasional telah membawa dampak perubahan pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan terjadi pula dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama terkait dengan adanya perubahan-perubahan mendasar yaitu dengan ditetapkannya otonomi daerah. Sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah terjadi perubahan paradigma baru dalam pembangunan. Pertama, terjadinya pergeseran otoritas pelaksanaan pembangunan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan semangat bottom up planning dalam pembangunan. Kedua, memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam kewenangan menentukan arah dan tujuan pembangunan berdasarkan potensi dengan segala permasalahan dan keterbatasan daerah masing-masing.

Reformasi juga berdampak memunculkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Perubahan ini pada akhirnya menjadikan status Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN), sebagaimana tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) UGM tahun 2003 pada bab XIV tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 71 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat berbunyi :

1) Pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengembangkan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan bentuk susunan organisasi serta tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan Rektor atas persetujuan Majelis Wali Amanat berdasarkan pertimbangan Senat Akademik.

Kegiatan KKN masa lalu lebih menempatkan mahasiswa sebagai komponen yang pasif karena mahasiswa hanya melaksanakan program yang telah direncanakan oleh pengelola KKN. Status BHMN ini menjadikan UGM memiliki otonomi yang lebih besar untuk mengembangkan paradigma pendidikannya sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang dirumuskannya. Perubahan paradigma dalam pelaksanaan kegiatan KKN di UGM adalah suatu keharusan dan diwujudkan dengan penyelenggaraan KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat.

Melalui KKN PPM, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara lebih nyata, KKN PPM merupakan media penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara sistematis dalam program pemberdayaan masyarakat. KKN PPM juga diharapkan menjadi pendorong pengembangan riset terapan secara mutualistik dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Kegiatan KKN PPM diharapkan dapat mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kegiatan KKN PPM dapat membantu percepatan proses pembangunan serta membentuk kader penerus kegiatan pembangunan.

E. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN

1. Prinsip Dasar

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, maka KKN PPM dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip :

Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi; aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKN PPM.
Pelestarian Tri Gatra KKN PPM ; KKN PPM dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pengembangan institusi (institutional development).
Empati-Partisipatif; KKN PPM dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui

berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. KKN PPM dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN PPM harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.

Interdisipliner; KKN PPM dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPPM. Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN PPM.
Komprehensif-Komplementatif dan berdimensi luas; KKN PPM berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikan diharapkan mahasiswa peserta KKN PPM mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional.
Realistis-Pragmatis; program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Environmental development; KKN PPM dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mahasiwa KKN PPM mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari penyelesaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan harapan, masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

2. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan KKN PPM dilakukan dengan karakteristik sebagai berikut :

Co-creation (gagasan bersama): KKN PPM dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Pusat Studi) dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat.
Co-financing/co-funding (dana bersama): KKN PPM dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati.
Flexibility (keluwesan): KKN PPM dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema dan waktu pelaksanaan KKN PPM yang ditawarkan universitas sesuai dengan keinginannya.
Sustainability (berkesinambungan): KKN PPM dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
KKN PPM dilaksanakan berbasis riset (Research based Community Services).

F. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan KKN PPM adalah :

Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.
Melaksanakan terapan IPTEKS secara teamwork dan interdispliner.
Menanamkan nilai kepribadian :

– Nasionalisme dan jiwa Pancasila.
– Keuletan, etos kerja dan tangung jawab.
– Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.

Meningkatkan daya saing nasional.
Menanamkan jiwa peneliti

– Eksploratif dan analisis.
– Mendorong learning community dan learning society.

2. Sasaran

Pada dasarnya kegiatan KKN PPM diarahkan kepada 3 sasaran, yaitu :

1. Mahasiswa

Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:
Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral.
Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya.
Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan daerah.
Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan.
Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator, dan problem solver.
Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan.

2. Masyarakat (dan Pemerintah)

Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.
Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak agar sesuai dengan program pembangunan.
Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di daerah.
Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga terjamin kesinambungan pembangunan.

3. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Tenaga pengajar memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan.
Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau departemen lainnya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan IPTEKS.
Perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan.

BAB II
PENGELOLAAN KULIAH KERJA NYATA
PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN PPM)

A. LEMBAGA PENGELOLA

Penyelenggaraan KKN PPM dikoordinasikan oleh Ketua LPPM dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan KKN.
Sebagai penanggung jawab kegiatan KKN PPM, Ketua LPPM mempunyai tugas dan wewenang:

Memimpin dan menjalankan wewenang bidang peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi dalam bidang tugas Sub Kegiatan KKN PPM.
Menjalin kerjasama secara internal (pusat studi, unit dan fakultas) dan eksternal (Pemda, industri, dsb).
Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor.

Pelaksanaan KKN PPM dikelola oleh Kepala Bidang Pengelolaan KKN dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan KKN PPM.
Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan KKN PPM.
Bertanggung jawab kepada Ketua LPPM tentang kegiatan KKN PPM.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan KKN dibantu oleh 3 koordinator yaitu:

Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema
Koordinator Operasional dan Monitoring
Koordinator Administrasi dan Keuangan

Tugas dan wewenang ketiga koordinator tersebut adalah sebagai berikut :

Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema
Merencanakan dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS, baik di lingkungan Universitas maupun Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dalam Negeri (misalnya KADIN) dan Luar Negeri.
Menjalin kerjasama dengan Badan-badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten atau Kota dalam rangka penerapan dan pengembangan IPTEKS dan pemberdayaan serta penguatan potensi masyarakat.
Merencanakan pengembangan sistem informasi berbasis data dalam pelaksanaan kegiatan KKN PPM maupun kerjasama tema khusus.
Inventarisasi dan memformulasikan hasil-hasil KKN PPM untuk tema-tema riset.
Koordinator Operasional dan Monitoring
Membuat perencanaan dan pelaksanaan operasional dan monitoring KKN PPM, yang meliputi:

(1) Membuat penjadwalan pelaksanaan kegiatan KKN PPM.

(2) Merencanakan dan melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN PPM.

(3) Menentukan lokasi dan mengurus perijinan dan koordinasi dengan instansi terkait.

(4) Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring-evaluasi kegiatan operasional lapangan.

Mengkoordinasi Koordinator Kabupaten atau Kota (Korkab atau Korkot) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
Koordinator Administrasi dan Keuangan
Merencanakan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh kegiatan KKN PPM.
Mengadakan kebutuhan perlengkapan KKN PPM.
Menyusun laporan pelaksanaan setiap periode KKN PPM.

Tiga koordinator tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan KKN.
B. TATA LAKSANA PENGELOLAAN

Alokasi Waktu

Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN PPM harus memenuhi persyaratan 3 SKS yaitu ≥ 288 jam kerja efektif di lapangan. Waktu kerja efektif 288 jam dihitung dari 3 SKS x 6 jam1 kerja per hari x 16 kali tatap muka.

Pelaksana
Pelaksana Kegiatan

1) Kepala Bidang Pengelolaan KKN
2) Koordinator Operasional dan Monitoring
3) Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema
4) Koordinator Administrasi dan Keuangan
5) Koordinator Kabupaten atau Kota (Korkab/Korkot)
6) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
7) Mahasiswa peserta KKN PPM, yang terdiri dari :

a) Koordinator mahasiswa tingkat unit (Kormanit)
b) Koordinator mahasiswa tingkat sub unit (Kormasit)
c) Koordinator mahasiswa bidang (Kormabid)
d) Seluruh mahasiswa peserta KKN PPM
Uraian Tugas
Koordinator Operasional dan Monitoring
Membantu tugas-tugas pelaksanaan Kepala Bidang Pengelolaan KKN PPM.
Mengevaluasi dan mengembangkan program-program KKN PPM.
Melakukan seleksi dan koordinasi dengan Koordinator Kabupaten atau Kota (Korkab atau Korkot) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan KKN PPM kepada Kepala Bidang Pengelolaan KKN PPM.

1 1 SKS setara dengan 6 jam di lapangan

Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema

Melakukan konsultasi antar disiplin ilmu dalam bidang program prasarana fisik, peningkatan produksi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.
Memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta KKN PPM sesuai dengan bidang ilmunya.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerjasama dan Pengembangan Tema kepada Kepala Bidang Pengelolaan KKN.
Koordinator Administrasi dan Keuangan
Mengelola pelaksanaan realisasi anggaran.
Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan KKN PPM.
Melakukan analisa dan pelaporan pelaksanaan KKN PPM.
Koordinator Kabupaten atau Kota (Korkab atau Korkot)
Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau kota serta melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KKN PPM dengan DPL di wilayah kabupaten atau kota yang menjadi tanggungjawabnya.
Membuat perencanaan kerjasama pelaksanaan kegiatan KKN PPM berdasar arah pembangunan kabupaten atau kota secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang ditentukan.
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan KKN PPM kepada Bupati atau Walikota dan Kepala Bidang Pengelolaan KKN.
Bertanggung jawab kepada Koordinator Operasional dan Monitoring, dan Kepala Bidang Pengelolaan KKN.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola KKN PPM di tingkat unit kerja (Membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat lokasi KKN PPM).
Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN PPM serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN PPM dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN PPM.
Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN PPM dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar program-program KKN PPM terlaksana.
Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN PPM dan antara mahasiswa KKN PPM dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait.
Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN PPM.
Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi.
Menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN PPM yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan program.
Bertanggung jawab kepada Korkab atau Korkot dan Koordinator Operasional dan Monitoring serta Kepala Bidang Pengelolaan KKN.
Koordinator Mahasiswa
Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit (Kormanit)

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN PPM, juga mempunyai tugas, yaitu:

Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat unit dalam rangka penerjunan dan penarikan mahasiswa tingkat unit dan mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa se-unit.
Memberikan laporan kepada DPL dan aparat desa dan atau kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan segera.
Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit (mengisi lembar R3 dan entry data di LPPM).

19

Koordinator Mahasiswa Tingkat Subunit (Kormasit)

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN PPM, juga mempunyai tugas, yaitu:

Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat subunit (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat sub unit, pelaksanaan, laporan).
Memberikan laporan kepada kormanit, perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada kejadian yang penting.
Secepatnya melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa.
Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat subunit (mengisi lembar R2).

Koordinator Mahasiswa Bidang Program Kegiatan (Kormabid)

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN PPM, juga mempunyai tugas, yaitu:

Sebagai koordinator bidang program kegiatan tingkat unit.
Membantu Kormanit dan Kormasit dalam pelaksanaan KKN PPM di tingkat unit sesuai dengan bidangnya.
Menyusun rekapitulasi rencana pelaksanaan bidang program kegiatan.
Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kagiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit, berdasarkan bidang kegiatannya dan melaporkan kepada Kormanit (mengisi lembar rekap bidang dan entry data di LPPM).

Seluruh Mahasiswa Peserta KKN PPM

Wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN PPM dan mematuhi tata tertib KKN PPM (Lampiran 2).

C. RUANG LINGKUP KKN PPM

Berdasarkan pada substansi temanya, ruang lingkup KKN PPM antara lain :
1) Pemberdayaan Wilayah
2) Pemberdayaan UKM
3) Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan
4) Pengembangan Sumber Daya Manusia
5) Penerapan Teknologi Tepat Guna

Berdasarkan pada luasnya cakupan dan dampak pengembangannya, ada 3 macam KKN PPM :
1) KKN PPM taraf lokal.
2) KKN PPM taraf nasional.
3) KKN PPM taraf internasional.

D. BIDANG PROGRAM KEGIATAN KKN PPM DAN FAKULTAS PENDUKUNG

Program kegiatan KKN PPM yang dilakukan oleh mahasiswa di setiap lokasi harus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata di lokasi masing-masing. Kegiatan dapat bersifat: rintisan, pelengkap, penunjang maupun kelanjutan program. Dalam pelaksanaan program kegiatan KKN PPM tersebut, mahasiswa berperan sebagai: Motivator dan Problem Solver. Pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah masyarakat di lokasi sebagai subjek dan objek pembangunan masyarakat.

Program kegiatan KKN PPM tersebut dikelompokkan ke dalam 4 bidang kegiatan yaitu Prasarana Fisik (PF), Peningkatan Produksi (PP), Sosial Budaya (SB), dan Kesehatan Masyarakat (KM). Keempat bidang kegiatan tersebut beranggotakan mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas, yaitu :

1. Bidang Prasarana Fisik (PF):
– Fakultas Geografi (Prodi Geografi Fisik dan Lingkungan, dan Kartografi dan Penginderaan Jauh)
– Fakultas MIPA (Prodi Elektronika dan Instrumentasi, dan Fisika)
– Fakultas Teknik
– Fakultas Teknologi Pertanian (Prodi Teknik Pertanian )

2. Bidang Peningkatan Produksi (PP):
– Fakultas Biologi
– Fakultas Kedokteran Hewan
– Fakultas Kehutanan
– Fakultas MIPA (Prodi Kimia)
– Fakultas Pertanian
– Fakultas Peternakan
– Fakultas Teknologi Pertanian (Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, dan Teknologi Industri Pertanian)

3. Bidang Sosial Budaya (SB)
– Fakultas Ekonomi
– Fakultas Filsafat
– Fakultas Geografi (Prodi Geografi Manusia, dan Perencanaan Pengembangan Wilayah)
– Fakultas Hukum
– Fakultas Ilmu Budaya
– Fakultas ISIPOL
– Fakultas MIPA (Prodi Matematika, Statistik dan Ilmu Komputer)
– Fakultas Psikologi

4. Bidang Kesehatan Masyarakat (KM)
– Fakultas Farmasi
– Fakultas Kedokteran
– Fakultas Kedokteran Gigi

Program kegiatan KKN PPM harus dikaitkan dengan sektor-sektor pembangunan nasional, seperti dicontohkan pada tabel 1.

Tabel 1. Bidang Program KKN PPM yang dikaitkan dengan Sektor Pembangunan Nasional.

BIDANG PROGRAM
KKN PPM
SEKTOR

BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM
Prasarana Fisik
Sumber Daya Air dan irigasi
Transportasi, Metereologi dan Geofisika
Pertambangan dan Energi
Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Produksi
Industri
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan
Sosial Budaya
Perdagangan, Pengembangan Usaha, Nasional, Keuangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Pembangunan Daerah
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja
Agama
Statistik Pedesaan
Hukum
Penerangan, Komunikasi dan Media Masa
Pertahanan dan Keamanan Nasional
Kesehatan Masyarakat
Keluarga Berencana
Kesehatan

(Nomor sektoral lengkap dapat dilihat di lampiran 4)

E. SIFAT PROGRAM MAHASISWA KKN PPM

Sifat program kegiatan KKN PPM terdiri dari :

1). Monodispliner, yaitu program kegiatan KKN PPM yang dilaksanakan berdasarkan 1 bidang program kegiatan.
Contoh : Seorang mahasiswa Fakultas Biologi (Bidang PP) melaksanakan program budidaya anggrek, maka program ini termasuk monodisipliner karena tidak melibatkan bidang ilmu dan tema lain.
2) Interdispliner, yaitu program kegiatan KKN PPM yang dilaksanakan berdasarkan minimal 2 bidang program kegiatan.
Contoh : Mahasiswa Fakultas MIPA Jurusan Kimia (Bidang PP) mengadakan kegiatan membuat VCO (Virgin Coconut Oil). Hal ini merupakan program bersifat interdisipliner karena dapat melibatkan bidang program lain misalnya penyuluhan manfaat VCO oleh Bidang Kesehatan Masyarakat.

F. MACAM PROGRAM KKN PPM

Program individual mahasiswa KKN dikelompokkan menjadi 3 macam program, yaitu:

1). Program Pokok (sesuai dengan tema dan atau bidang ilmunya).
Program Pokok adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN PPM. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas program tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Jumlah program pokok minimal 5, minimal 1 program diantaranya bersifat interdisipliner dan minimal 1 diantaranya adalah Pokok Tema.

2). Program Pokok Tambahan (di luar bidang ilmu dan tema).

Program
Pokok Tambahan adalah program yang menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa KKN PPM, di luar bidang ilmu dan temanya. Hal ini karena ada mahasiswa yang mempunyai ilmu dan ketrampilan tambahan di luar bidang ilmu dan tema KKN PPM. Setiap mahasiswa tidak harus melaksanakan program pokok tambahan. Program Pokok Tambahan maksimal adalah 1 program dan 5% dari total jam efektif.
Contoh program ini adalah mahasiswa dari Jurusan Teknik Sipil (Prasarana Fisik) dengan tema eksplorasi sumber air mengadakan kegiatan latihan jurnalistik (Sosbud).

3). Program Bantu (disebut Nondisipliner)
Yaitu program kerja yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa KKN PPM yang bersifat hanya membantu peserta KKN PPM lain dalam 1 unit / subunit secara operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola kerja interdisipliner. Misalnya kerja bersama dalam gotong-royong pengerasan jalan (semua bidang kegiatan mahasiswa membantu mengumpulkan batu dan meratakan jalan bersama-sama). Program bantu tema berlaku untuk 1 unit, tetapi program bantu non tema berlaku untuk 1 subunit.

Catatan :
Total waktu yang digunakan untuk melaksanakan Program Pokok (Pokok dan Pokok Tambahan) dan Program bantu bagi setiap mahasiswa adalah minimal 288 jam, 70% untuk program pokok dan 30% untuk program bantu. Alokasi waktu program pokok adalah 70% untuk tema dan 30% untuk non tema sesuai dengan bidang program masing-masing.

Total waktu kerja efektif = 288 jam
Pembagian waktu kerja
Program pokok 70% x 288 jam (5 program) = 201,6 jam
Program tema 70% x 172 jam = 141,12 jam
Program non tema 30% x 172 jam = 60,48 jam
Program bantu (30% x 288 jam) = 86,4 jam

Untuk lebih jelas lihat gambar 1.

Gambar 1. Skema Persentase Alokasi Waktu Pelaksanaan Program Kegiatan Mahasiswa KKN PPM

G. PENDANAAN

Dana yang digunakan untuk pelaksananan kegiatan KKN PPM bersumber dari Mahasiswa peserta KKN PPM, Pemerintah daerah, Swadaya masyarakat, Perusahaan swasta, dan Lain-lain.

Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN PPM. Sumber dan alokasi dana KKN PPM dapat dilihat pada Gambar 2 :

Gambar 2. Bagan Sumber dan alokasi dana Kuliah Kerja Nyata

H. SOSIALISASI

1) Internal

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang tema-tema KKN PPM yang telah disetujui dan akan dilaksanakan kepada semua pihak di lingkungan universitas (Fakultas, Pusat Studi, dan Lembaga). Sehubungan dengan hal itu maka Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, serta Dosen Pembimbing Lapangan menjadi penghubung antara Pengelola KKN PPM dengan mahasiswa.

Mahasiswa KKN PPM
– biaya hidup
– transportasi
– dana kesehatan & pemeriksaan
– pendidikan & latihan
– perlengkapan mahasiswa
– pengelolaan KKN PPM
– pembimbingan
– evaluasi
– bahan percontohan atau program dan diskusi
– Pemda (Proposal)
– Swadaya
– Swasta
– Lain-lain (Tidak mengikat)

Sumber Dana
Alokasi Dana
2) Eksternal (Pemda dan Instansi Lain)

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan KKN PPM kepada Pemda, dan Instansi lain maupun stakeholders lainnya yang akan menjadi mitra kegiatan KKN PPM agar dapat mempersiapkan pelaksanaan kegiatan KKN PPM di wilayahnya. Kerjasama ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan (operasional), monitoring, dan evaluasi.

I. KERJASAMA

Keberhasilan program KKN PPM dapat tercapai dengan adanya kerjasama dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar. Kerjasama ke dalam dilakukan antar fakultas di lingkungan universitas, sedangkan kerjasama ke luar dilakukan antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama yang harmonis ini akan menciptakan kelancaran komunikasi dan penyelesaian urusan serta masalah yang menyangkut kegiatan KKN PPM dan kegiatan pemerintah daerah, instansi, dinas atau pihak-pihak lain yang terkait. Kerjasama ini membuka jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran KKN PPM sebaik-baiknya. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU antara LPPM dengan mitra kerja.
BAB III

TAHAPAN KEGIATAN KKN PPM

PERSIAPAN
Pengusulan Tema

Tema–tema yang diusulkan oleh pengusul dijaring melalui proses penyeleksian dan penyempurnaan. Tema dirumuskan dalam bentuk proposal dan harus memenuhi persyaratan proposal serta persyaratan pelaksanaan, serta disusun dalam sistematika yang telah ditentukan oleh pengelola KKN PPM. Secara lengkap hal ini diuraikan sebagai berikut:

Penjaringan Tema

Proses penjaringan tema dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Bagan Proses Penjaringan Tema

Persyaratan Proposal dan Pelaksanaan

1) Persyaratan Proposal

a) Persyaratan Tema KKN PPM

Mendukung visi dan misi universitas.
Sangat dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil observasi dilapangan.

Fakultas
Pusat Studi
Masyarakat
Pengguna
Dosen & Mahasiswa
Unit-unit lain yang ada di universitas

Tim Pengembang Tema KKN PPM
(Wakil Dekan Bidang Penelitian, Klaster Riset,
Pengelola KKN LPPM)

Pelaksanaan Kegiatan
KKN PPM
Pengusul Tema
Seleksi/Penyempurnaan

Mempunyai tujuan dan target yang jelas serta dapat diukur hasilnya.
Memungkinkan dilaksanakan secara multidisiplin.
Memiliki tahapan yang jelas, dan dapat diterapkan dalam jangka waktu panjang (≥ 1 tahun).
Mengimplementasikan teknologi atau me-toda ilmiah dalam rangka memberdayakan masyarakat.
Memungkinkan untuk riset atau kajian lanjut secara berkesinambungan

b) Indikator Evaluasi Tema

Capaian, tujuan dan target utama: tingkat pemberdayaan masyarakat yang dapat dicapai serta tingkat kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
Respon masyarakat.
Dampak pengembangan atau penguatan daerah yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan KKN PPM.
Kepuasan mitra terhadap hasil pelaksanaan tema.
Komentar DPL dan mahasiwa selama pelaksana tema.

2) Persyaratan Pelaksanaan

a) Mampu mencapai tujuan KKN PPM.
b) Merupakan aktifitas yang bersifat sinergis, yaitu mempunyai tema pokok dan program yang jelas, serta mempunyai karakteristik pelaksanaan kegiatan KKN PPM (co-creation, co-finance, flexibility, sustainability, dan research based).
c) Merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya (output dan outcome), termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan.
d) Merupakan kegiatan sinergis antara learning process dan problem solving.

e) Merupakan kegiatan terintegrasi (bukan sentralisasi & desentralisasi) antara LPPM dengan fakultas dan pusat studi, sehingga gayut antara pengembangan dan penerapan riset secara interdisipliner.
Mahasiswaahasiswa Pesertaeserta KKN PPM

KKN PPM terbuka bagi semua mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN PPM. Persyaratan tambahan diperlukan jika tema KKN PPM yang diusulkan mensyaratkan penekanan pada keahlian dan muatan tertentu. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN PPM dengan memenuhi prosedur persyaratan tertentu.

Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN PPM

1) Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari semua fakultas di lingkungan universitas.
2) Mahasiswa telah menempuh minimal 110 Satuan Kredit Semester (SKS) dan tidak boleh mengambil matakuliah dan atau praktikum selama mengikuti KKN PPM.
3) Diijinkan dan dikirim oleh fakultas masing-masing.
4) Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN PPM.
5) Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah KKN.
6) Lulus tes kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil.
7) Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM.

Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran KKN PPM dibuka setelah usulan kegiatan KKN PPM disetujui dengan adanya penandatanganan MoU antara LPPM dengan institusi atau pihak pengusul. Pendaftaran tersebut dilakukan di fakultas masing-masing sesuai dengan akta kerjasama (MoU) antara LPPM dan mitra kerja.

Mahasiswa calon peserta KKN PPM yang telah memenuhi persyaratan beban SKS mendaftarkan diri di fakultas masing-masing, kemudian membayar biaya kegiatan KKN PPM di Bank, dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan berhak mengikuti kegiatan KKN PPM dan diumumkan di universitas/
LPPM dan fakultas masing-masing. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tidak berhak mengikuti kegiatan KKN PPM dan persyaratan dikembalikan ke fakultas masing-masing, serta dapat mengikuti kegiatan KKN PPM pada periode berikutnya.

Pembekalan

Mahasiswa peserta KKN PPM wajib mengikuti pembekalan materi KKN PPM dan materi tema dari dosen pembekalan, DPL, pengusul tema, Pemerintah Daerah, dan mitra kerja (stokeholder) untuk memberikan orientasi pelaksanaan kegiatan KKN PPM.

Penempatanenempatanenempatanenempatan Lokasi

Mahasiswa peserta KKN PPM ditempatkan di lokasi KKN PPM. Penempatan lokasi KKN PPM tersebut dilakukan oleh staf pengelola KKN PPM dibantu oleh Korkab atau Korkot dan DPL. Kegiatan ini meliputi pengelompokan (plotting) mahasiswa pada tingkat unit dan sub unit.

Pengambilan Paket Perlengkapanerlengkapan

Mahasiswa peserta KKN PPM mengambil paket perlengkapan KKN PPM di Bagian Logistik Bidang Pengelolaan KKN. Perlengkapan meliputi paket perlengkapan untuk setiap mahasiswa, subunit dan unit.

Konsolidasi

Mahasiswa peserta KKN PPM wajib mengikuti kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan dan oleh DPL. Sosialisasi dan koordinasi antar mahasiswa sama lain dibawah bimbingan DPL untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan KKN PPM selanjutnya. Plotting mahasiswa tingkat subunit, lokasi pondokan dan penentuan kormanit, kormasit dan kormabid dilakukan oleh DPL pada saat konsolidasi ini.

PELAKSANAAN
Penerjunan Mahasiswaahasiswa ke Lokasi KKN PPM

Penerjunan mahasiswa KKN PPM ke lokasi diatur menurut jadwal yang sudah disusun berdasarkan jumlah mahasiswa yang diterjunkan dan lokasi KKN PPM yang dipergunakan.

Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN PPM tingkat Kabupaten atau Kota dikoordinir oleh Korkab atau Korkot kemudian DPL mengkoordinir sampai ke lokasi KKN PPM.

Sosialisasi Program

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada awal pelaksanaan KKN PPM adalah melakukan sosialisasi program yang telah direncanakan sebelumnya kepada masyarakat. Sosialisasi program mahasiswa dapat berlangsung dengan adanya hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Hasil sosialisasi dipresentasikan di lokasi KKN PPM dihadapan pemerintah setempat.

Rencana Kegiatanegiatanegiatan

Rencana kegiatan disusun berdasarkan tema KKN PPM yang telah disetujui dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap mahasiswa KKN PPM wajib menyusun rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan harus memuat:

Nama program dan nomor sektor
Bahan
Volume dan waktu
Sumber dana

Rencana kegiatan didiskusikan di tingkat subunit yang dihadiri oleh semua mahasiswa subunit dan masyarakat atau mitra kerja di lokasi kegiatan. Hasil diskusi diteruskan ke forum tingkat unit yang diikuti oleh semua mahasiswa dan didampingi oleh DPL, pejabat, tokoh masyarakat setempat, dan mitra kerja, sehingga rencana kegiatan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rencana kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Rencana Kegiatan (LRK).

Pelaksanaan Kegiatanegiatanegiatan

Mahasiswa melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun dan disepakati berbagai pihak melalui forum diskusi. Mahasiswa wajib menuliskan semua kegiatan harian yang telah dilaksanakan dalam format yang tersedia.

Pembuatanembuatanembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatanegiatanegiatan

Laporan Pelaksanaan dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN PPM dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan. Laporan pelaksanaan KKN PPM disusun secara individual setelah pelaksanaan kegiatan KKN PPM selesai.

Pengarahan, Pembimbingan, dan Pengawasanengawasanengawasan Pelaksanaan KKN PPM

Pengarahan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan KKN PPM dilakukan oleh DPL dan Korkab atau Korkot.

Responsi

Setiap mahasiswa wajib mengikuti responsi yang dilaksanakan oleh DPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Responsi dilakukan secara tertulis dan atau lisan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan KKN PPM oleh mahasiswa. Pada dasarnya responsi ini meliputi kajian tingkat capaian tujuan dan sasaran KKN PPM pengaruh yang ditimbulkannya bagi mahasiswa, masyarakat, dan institusi.

Penarikan Mahasiswaahasiswa dari Lokasi KKN PPM

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan program-program KKN PPM sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, maka mahasiswa ditarik dari lokasi, kembali ke kampus. Pada saat penarikan mahasiswa peserta KKN PPM wajib mengikuti prosesi kegiatan yang telah ditentukan dan berkumpul kembali di LPPM UGM untuk pengecekan kembali jumlah peserta dan pengumpulan dokumen administrasi. Penarikan mahasiswa KKN PPM di tingkat kecamatan dikoordinir oleh DPL dan di tingkat Kabupaten dikoordinir oleh Korkab atau Korkot.

PENILAIAN

Ditetapkannya KKN PPM sebagai mata kuliah intrakurikuler wajib di perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan S-1, maka penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian akademik meliputi 3 (tiga) ranah pendidikan yaitu : pengetahuan (cognitive), sikap (affective) dan ketrampilan (psychomotoric). Kegiatan KKN PPM dilakukan dalam rangkaian proses yang memiliki tahapan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian terhadap prestasi mahasiswa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai oleh mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan. Penilaian tersebut dilakukan oleh dosen penilai, dan pokok-pokok penilaian tersebut meliputi komponen-komponen penilaian, bobot komponen penilaian, dan nilai akhir. Secara lengkap hal ini diuraikan sebagai berikut :

Penilai

Penilai terdiri dari Dosen Pembekalan, DPL (dan tokoh masyarakat).

Komponen penilaian

Komponen yang dinilai meliputi General Test (GT), Laporan Rencana Kegiatan, Kinerja Mahasiswa, Pelaksanaan Program, Laporan Pelaksanaan, dan Responsi.

a) General Test (GT)

General Test dilakukan setelah mahasiswa mengikuti pembekalan KKN PPM yang memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan. General Test dimaksudkan untuk mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembekalan.

b) Laporan Rencana Kegiatan (LRK)

Laporan ini berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disosialisasikan dan didiskusikan dengan berbagai pihak. (Format kegiatan ini dapat dilihat pada Lembar Laporan Rencana Kegiatan).

c) Kinerja Mahasiswa

Komponen ini meliputi : disiplin, kerjasama, penghayatan dan pelaksanaan program.

a) Disiplin (DS) yaitu :

(1) Kepatuhan terhadap kewajiban tinggal di lokasi KKN PPM
(2) Ketepatan dalam penggunaan waktu
(3) Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku

b) Kerjasama (KS) yaitu :

(1) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antar mahasiswa
(2) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antara mahasiswa dengan pejabat, mahasiswa dengan pemuka masyarakat dan mahasiswa dengan anggota masyarakat (interpersonal)
(3) Kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang dihubungkan dengan bidang lain (interdisipliner)

c) Penghayatan (PH) yaitu :

(1) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lokasi KKN PPM
(2) Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan segala norma dan sistem nilainya
(3) Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada di lokasi KKN PPM

d) Pelaksanaan Program (PL), yaitu :

(1) Kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali potensi, mengungkapkan serta menyelesaikan permasalahan.
(2) Ketrampilan untuk melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan
(3) Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan.

d) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK)

Laporan ini berisi pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun dan analisis keberhasilan program yang meliputi peluang, kendala dan solusi.

e) Responsi (RES)

Responsi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di lokasi KKN PPM.

Bobot Komponen Penilaian

1) General test (GT) : 10 %
2) Laporan Rencana Kegiatan (LRK) : 5 %
3) Kinerja Mahasiswa
Disiplin (DS) : 15 %
Kerjasama (KS) : 15 %
Penghayatan (PH) : 10 %
Pelaksanaan Program (PL) : 30 %
4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) : 5 %
5) Responsi (RES) : 10 %

Komponen penilaian KKN PPM dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Penilaian KKN PPM

Dosen Penilai
GT
LRK
Kinerja Mhs.
LPK
RES
JML

DS
KS
PH
PL

Dosen Pembekalan

DPL

Nilai Akhir

Penentuan nilai akhir mahasiswa diformatkan dalam rumus IP KKN PPM (Rumus I), dan ditentukan dengan modifikasi cara Penilaian Acuan Normatif (PAN) berupa kurva juling ke kanan (Rumus II).

Rumus I :

Rumus II :

IP KKN PPM = (niGT x 0,10) + (niLRK x 0,05) + (niDS x 0,15) + (niKS x 0,15) + (niPH x 0,10) + (niPL x 0,30) + (niLPK x 0,05) + (niRES x 0,10)
A > x + ½ SD
X – ½ SD < B < X + ½ SD
X – 2 SD < C < X – ½ SD
D < X – 2 SD

BAB IV

EVALUASI

Evaluasi sebagai kegiatan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan kegiatan lain, yaitu pemantauan atau monitoring. Tanpa pemantauan, evaluasi akan kehilangan dasar-dasar keabsahannya, dan tanpa evaluasi pemantauan akan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Untuk itu pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi.

Pemantauan dan evaluasi adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan program. Dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak yang timbul.

Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan program KKN PPM dilakukan melalui jaringan evaluatif dalam keseluruhan pengelolaan dan upaya-upaya pengembangannya. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KKN PPM guna pengendalian dan pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai :

Masukan untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan usaha-usaha selanjutnya baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat.
Umpan balik untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan perguruan tinggi.

Selanjutnya pemantauan dan evaluasi terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna bagi penilaian program yaitu mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai, faktor kendala dan pendukung yang ada, efisiensi dan efektifitas program, serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan

EVALUASI KEGIATAN KKN PPM

Evaluasi kegiatan KKN PPM dilaksanakan oleh pengelola KKN PPM. Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir periode kegiatan KKN PPM dan pada setiap akhir tahun akademik. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan
pengelolaan, pelaksanaan tahapan kegiatan, termasuk penyusunan laporan, dan penilaiannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah dicapai dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat yaitu perkembangan kepribadian mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment), dan perkembangan kelembagaan (institutional development) yang terkait.

Dengan mengikuti kegiatan KKN PPM, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

Bahan evaluasi juga dapat diperoleh dari laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas semua kegiatan KKN PPM yang telah dilakukan. Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN PPM dalam bentuk kuantitas dan kualitas program, kelayakan program, dan besarnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan dana.

EVALUASI KEBERLANJUTAN

Sebagai suatu program pendidikan, kegiatan KKN PPM yang melibatkan secara sinergis unsur mahasiswa, masyarakat, dan kelembagaan diharapkan dapat menimbulkan dampak positif. Fungsi evaluasi ini adalah untuk menjaga agar dampak positif dari pelaksanaan kegiatan KKN PPM dapat terus dikembangkan dan dilestarikan, serta meminimalkan dampak negatifnya.

Dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Pembinaan Wilayah

Usaha-usaha tindak lanjut dalam bentuk pembinaan (dan pemeliharaan) terhadap semua hasil kegiatan KKN PPM yang telah dicapai perlu dilakukan di daerah yang pernah menjadi lokasi KKN PPM. Masyarakat setempat diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan program yang telah dirintis dan dibina bersama mahasiswa KKN PPM. Pembinaan tersebut dapat ditinjau dan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang meliputi :

Wilayah Mandiri

Apabila lokasi KKN PPM dianggap sudah cukup memiliki kader pembangunan maka lokasi KKN PPM tersebut sudah dapat ditinggalkan sama sekali karena telah mampu membina sendiri.

Wilayah Pembinaan Parsial

Apabila suatu lokasi KKN PPM belum memiliki kader, maka pembinaan masih perlu dilakukan tetapi intensitasnya perlu dikurangi. Untuk itu lokasi tersebut masih layak menjadi wilayah pembelajaran pemberdayaan masyarakat tetapi jumlah mahasiswanya dikurangi.

Wilayah Pembinaan Insidental

Apabila sewaktu-waktu lokasi KKN PPM tertentu yang pernah menjadi wilayah pelaksanaan kegiatan KKN PPM masih membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta menyusun dan atau melaksanakan program pembangunan, maka pengelola KKN PPM secara insidental dapat melaksanakan kegiatan KKN PPM di lokasi tersebut.

Pembinaan Kerjasama dengan Instansi dan Pihak Terkait lainnya

Setiap pelaksanaan kegiatan KKN PPM selalu mengupayakan adanya jalinan kerjasama yang sinergis dengan instansi dan pihak terkait lainnya, agar dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kerjasama ini dilaksanakan sejak persiapan, pelaksanaan atau operasional sampai tindak lanjut.

Pembinaan kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan pengembangan hasil evaluasi dampak kegiatan KKN PPM dan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan periodik dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan KKN PPM.

Evaluasi dampak tersebut meliputi sarana, prasarana, dan keluaran dari sistem proses kegiatan KKN PPM dengan memperhatikan umpan balik dari keluaran, seperti pada Gambar 4 berikut :

Gambar 4 : Bagan Evaluasi Dampak Kegiatan

Selanjutnya rapat evaluasi kegiatan KKN PPM dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan KKN PPM. Dalam rapat evaluasi tersebut dibahas mengenai usaha-usaha perbaikan pelaksanaan kegiatan KKN PPM untuk periode berikutnya. Diharapkan kegiatan KKN PPM periode berikutnya dapat lebih lancar dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun mahasiswa.

Rapat evaluasi kegiatan KKN PPM tidak saja dilakukan di lingkungan universitas, tetapi juga dilakukan di tingkat nasional. Hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan baru dalam rangka pembinaan dan pengembangan KKN PPM secara nasional dalam upaya :

Pelaksanaan kegiatan KKN PPM semaksimal mungkin agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam membantu dan meningkatkan pelaksanaan Pembanguan Nasional.
Penciptaan integrasi antara Instansi atau Dinas Pemerintah, masyarakat dengan pengelola KKN PPM dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional.

LPPM
SARANA &
PRASARANA
Mahasiswa
Masyarakat
Mitra
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PENILAIAN
LINGKUNGAN FISIK
LINGKUNGAN SOSIAL
Mahasiswa
Masyarakat
Mitra

(TAHAP MASUKAN)

(TAHAP PROSES)

(TAHAP KELUARAN)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi dampak kegiatan KKN PPM dan evaluasi keberlanjutan dalam bentuk pembinaan wilayah dan pembinaan kerjasama pada akhirnya diarahkan untuk tercapainya keberhasilan Pembangunan Nasional.

BAB V

PENGELOLAAN KKN PPM
PEDULI BENCANA
(KKN-PPM PB)

SEJARAH KKN-PPM PB

Bencana gempa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tanggal 27 Mei 2006 mengakibatkan korban yang luar biasa selain ratusan ribu rumah dan infrastruktur yang rusak. Selain itu, Indonesia adalah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana baik bencana gempa bumi maupun bencana lainnya seperti tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor dan bencana selain bencana alam seperti wabah penyakit, dsb.

Universitas Gadjah Mada ikut berkiprah untuk membantu meringankan beban dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang terkena bencana dalam bentuk program UGM Peduli. Salah satu kegiatan dalam program UGM Peduli tersebut dilakukan melalui kegiatan KKN PPM Peduli Bencana (KKN-PPM PB) yang memerlukan pengaturan tersendiri.

Walaupun kondisi lapangan di daerah bencana bersifat darurat, namun kegiatan KKN PPM PB tetap harus mempertahankan kualitasnya karena program tersebut mempunyai bobot 3 sks dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program studi UGM. Oleh karena itu, perlu disusun pola pengendalian kompetensi KKN PPM PB sebagai bentuk akuntabilitas akademik.

KATEGORI PENANGANAN BENCANA

Berdasarkan kondisi lapangan dan kegiatan pengentasan permasalahan yang dihadapi para korban bencana, maka penanganan bencana dapat dikategorikan sebagai berikut :

Kategori Tanggap Darurat

Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.

42

Kategori Tanggap Bantuan Darurat

Upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, perlindungan, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Kategori Tanggap Pemulihan (recovery)

Keputusan dan aksi yang diambil segera setelah kejadian bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau meningkatkan aktivitas kehidupan sebelum bencana dari masyarakat korban bencana.

Kategori Rehabilitasi

Upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki/ memfungsikan rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta menghidupkan kembali roda perekonomian.

Kategori Rekonstruksi

Program jangka menengah dan jangka panjang yang meliputi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.

POLA PENGENDALIAN KOMPETENSI

Berdasarkan kategori penanganan bencana tersebut di atas, maka pengendalian Kompetensi KKN PPM PB dibedakan menjadi 3 kategori (gambar 5), yaitu :

Kategori KKN PPM PB Tanggap Darurat dan/atau Bantuan Darurat menggunakan sistem konversi kompetensi khusus dan dilaksanakan dalam waktu minimum 4 minggu.
Kategori KKN PPM PB Tanggap Pemulihan menggunakan sistem konversi kompetensi transisi dan dilaksanakan dalam waktu minimum 6 minggu.
Kategori KKN PPM PB Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggunakan sistem kompetensi penuh KKN PPM dan dilaksanakan dalam waktu minimum 8 minggu.

POLA PENGELOMPOKAN KKN PPM PB

Berdasarkan terbentuknya kelompok-kelompok pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa, maka kelompok yang dapat dianggap sebagai kegiatan KKN PPM PB adalah :

Kelompok KKN PPM PB yang terbentuk melalui pendaftaran secara langsung ke LPPM.
Kelompok KKN PPM PB yang terbentuk melalui fakultas/pusat studi dan didaftarkan ke LPPM.
Kelompok KKN PPM PB yang terbentuk melalui organisasi kemahasiswaan dan didaftarkan ke LPPM.
Kelompok KKN PPM PB yang terbentuk melalui organisasi eksternal yang bekerjasama dengan universitas dan didaftarkan ke LPPM.

Adapun kegiatan-kegiatan pengabdian yang belum masuk ke dalam ketiga kelompok di atas akan dicatat sebagai bagian kegiatan program KKN PPM dan akan diberikan sertifikat. Sertifikat akan diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan melaporkan kegiatan pengabdiannya ke LPPM disertai dengan bukti dan rekomendasi.

Kompetensi Khusus Kompetensi Transisi Intensitas Kondisi Pasca Bencana Tanggapan Pemulihan Kompetensi KKN PPM POLA PENGENDALIAN KOMPETENSI KKN PPM PEDULI BENCANA UNIVERSITAS Saat Bencana Kompetensi Penuh Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambar 5. Pola Pengendalian Kompetensi KKN PPM Peduli Bencana Universitas

45

KOMPETENSI DAN PENILAIAN KKN PPM PB

Pada prinsipnya pelaksanaan program KKN PPM PB tetap mempertahankan 19 kompetensi KKN PPM. Namun, berdasarkan kategori KKN PPM PB (Bab V), maka persyaratan kompetensi KKN PPM PB dibedakan menjadi 3 kelompok tingkat pengendalian :

Konversi Khusus; termasuk ke dalam pengendalian penilaian ini adalah KKN PPM PB Tanggap Darurat dan Tanggap Bantuan Darurat (menggunakan format 1).
Konversi Transisi; termasuk ke dalam pengendalian penilaian ini adalah KKN PPM PB Pemulihan (menggunakan format 2).
Kompetensi Penuh; termasuk ke dalam pengendalian penilaian ini adalah KKN PPM PB Rehabilitasi dan Rekonstruksi (menggunakan format KKN PPM, sesuai SK Rektor).
PENILAI KKN PPM PB

Semua kegiatan pengabdian mahsiswa KKN PPM PB dinilai oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditunjuk oleh LPPM untuk menilai kegiatan mahasiswa pada semua kelompok KKN PPM PB sebagaimana tercantum dalam Bab IV.

DAFTAR KONVERSI
KOMPETENSI KKN – PPM
PEDULI BENCANA
KONDISI DARURAT & BANTUAN

Mampu mengumpulkan data dan informasi (Ab, S).
Mampu menganalisis (S, Ab).
Mampu mengidentifikasi masalah (Ab, I).